Tidak hanya Erwin, seorang anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga memainkan kekuasaan untuk meminta paket pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan mereka. Pola klasik: jabatan digunakan sebagai alat transaksi, publik dikorbankan, dan tata kelola pemerintahan kembali tercoreng.
Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Lebih jauh, penyidik masih membuka kemungkinan hadirnya tersangka tambahan—mengindikasikan bahwa kasus ini bukan sekadar permainan dua orang, tetapi berpotensi melibatkan jaringan yang lebih besar.
Menariknya, meski status tersangka sudah jelas, Erwin belum ditahan. Regulasi memang mengharuskan adanya izin dari Menteri Dalam Negeri sebelum penahanan kepala daerah atau wakilnya. Namun situasi ini menghadirkan pertanyaan kritis: sampai kapan proses hukum terhadap pejabat publik dibatasi prosedur administratif yang berpotensi memperlambat penegakan keadilan?
Kejari Bandung berjanji transparan dan profesional. Janji itu penting, tetapi masyarakat menanti lebih dari sekadar formalitas. Mereka ingin jaminan bahwa kasus ini tak akan berhenti di dua nama, tak akan dilunakkan oleh tekanan politik, dan tak akan tenggelam ketika perhatian publik beralih.
Kasus ini kembali membuka wajah buram politik lokal: ketika kekuasaan diperlakukan sebagai kesempatan, bukan amanah. Bandung layak mendapatkan pemerintahan bersih yang bekerja untuk warga, bukan untuk lingkaran terafiliasi. Penegakan hukum yang tegas adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan itu. (FG12)