%20(14).jpeg)
JURNALKITAPLUS – Rencana besar pemerintah untuk memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, resmi mengalami penundaan. Tahap pertama yang semula dijadwalkan berlangsung antara Oktober 2024 hingga Oktober 2025 kini menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintahan baru, khususnya arahan Presiden Prabowo Subianto.
Penundaan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (22/4). Dalam rapat tersebut, DPR menekankan pentingnya kepastian jadwal demi memastikan pelaksanaan Undang-Undang IKN dan tidak menyia-nyiakan anggaran infrastruktur yang telah disetujui sebesar Rp 14,4 triliun untuk tahun 2025.
Rini mengungkapkan, penundaan ini disebabkan oleh proses penataan organisasi dan tata kerja di sebagian besar kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan presiden sebagai dasar hukum pemindahan ASN. Surat pemberitahuan penundaan sendiri sudah dikirimkan ke seluruh kementerian dan lembaga sejak Januari 2025.
Komisi II DPR mendorong agar pemindahan ASN tetap dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan hunian dan infrastruktur. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Menpan-RB menyusun jadwal yang jelas dan terukur agar seluruh proses berjalan efektif dan efisien.
Rencana awal pemindahan ASN ke IKN dibagi dalam tiga fase, dimulai dari unit kerja strategis, dilanjutkan dengan skema shared office dan shared service, serta ditutup dengan penerapan sistem pemerintahan digital. Namun, dengan perubahan struktur di 60 persen kementerian/lembaga akibat kabinet baru, Kemenpan-RB menyatakan perlu pembaruan data dan analisis ulang atas penempatan ASN.
Idealnya, 11.991 ASN akan mengisi IKN pada tahap pertama, namun angka ini bisa berubah menyesuaikan ketersediaan hunian dan kantor. Otorita IKN menyatakan saat ini Kawasan Inti Pusat Pemerintahan siap menampung 9.456 ASN. Pembangunan infrastruktur penunjang seperti hunian, sekolah, dan layanan kesehatan terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Juni 2025. (FG12)