Waroengkopi – Pemerintah lagi-lagi bikin gebrakan: bantuan dana keuangan untuk partai politik (parpol) rencananya bakal naik dari Rp 1.000 jadi Rp 3.000 per suara. Kabar ini tentu bikin partai-partai sumringah, tapi masyarakat sipil langsung pasang kacamata pembesar: “Naik boleh, asal tata kelola juga ikut naik level!”
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa “Ninis” Nur Agustyati, menyebut langkah ini positif, apalagi soal pendanaan memang jadi problem akut parpol. Iuran anggota mandek, dana pihak ketiga riskan transaksional. Tapi, kalau bantuan ini disetujui, Ninis wanti-wanti: jangan cuma nominal yang naik, sistem internal partai juga harus dibenahi—dari kaderisasi yang merit-based sampai transparansi keuangan.
Naik Dana, Naik Tanggung Jawab
Dalam usulan Mendagri Tito Karnavian, dana parpol akan langsung ditransfer via Kementerian Keuangan, tanpa lewat Kemendagri, tapi tetap diverifikasi. Harapannya, bantuan ini bisa bantu partai lepas dari ketergantungan pada cukong politik atau sosok yang cuma populer tapi nol kontribusi.
Namun, beberapa anggota DPR seperti Alex Indra Lukman (PDIP) mengingatkan, nilai Rp 3.000 per suara tetap belum memadai. “Coba hitung, itu cuma cukup buat satu cangkir kopi tiap bulan buat satu pemilih,” celetuk netizen. Artinya, fungsi pendidikan politik belum tentu maksimal.
Uang Banyak Bukan Jaminan
Eddy Soeparno dari PAN juga bilang, berapa pun tambahan dana itu, tetap penting. Asal benar-benar dipakai untuk pembinaan kelembagaan dan kaderisasi. Gak cuma buat pasang baliho atau nambah spanduk pas musim pemilu.
Ninis menekankan, bantuan harus diawasi ketat. PPATK dan BPK harus ikut main, jangan cuma jagain dana kampanye, tapi juga bantu ngawasi dana operasional partai. Karena kalau tidak, khawatirnya, dana yang niatnya buat pendidikan politik malah jadi “dana santai elite partai”.
Jadi Gimana, Nih?
Kenaikan dana parpol bisa jadi titik awal reformasi partai, tapi hanya kalau dibarengi komitmen serius buat memperbaiki rumah tangga mereka sendiri. Kalau tidak, bantuan negara cuma jadi bensin buat politik gaya lama: banyak manuver, tapi minim makna.
Jadi, sebelum minta nambah dana lagi, partai harus bisa nunjukin bahwa mereka memang pantas dipercaya—bukan cuma waktu kampanye, tapi juga di hari-hari biasa. Toh, rakyat sekarang makin kritis. Apalagi, kalau uang rakyat ikut main, pasti pertanyaannya satu: “Hasilnya mana?” - FG12
Team Obrolan Waroengkopi