Jurnalkitaplus - Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang viral di media sosial telah menjadi sorotan nasional, memprotes penyalahgunaan sirine dan lampu rotator (strobo) oleh kendaraan pengawalan dan pribadi pejabat. Gerakan ini, yang dimulai dari postingan satir di platform online, berhasil mendorong respons cepat dari aparat kepolisian dan pemerintah, menandai kekuatan protes warganet dalam mengubah kebijakan lalu lintas.
Gerakan ini muncul sebagai bentuk frustrasi masyarakat terhadap arogansi di jalan raya, di mana sirine dan strobo sering digunakan secara berlebihan, mengganggu pengguna jalan lain. Para netizen bahkan membuat stiker protes untuk ditempel di kendaraan mereka, sambil merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penggunaan sinyal darurat hanya untuk situasi tertentu. (Sindonews)
Puncaknya, pada 19 September 2025, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho mengumumkan pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator pada semua kendaraan patroli serta pengawalan. "Bahkan saya Kakorlantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu," ujar Agus, seraya menyatakan bahwa langkah ini sebagai evaluasi atas masukan masyarakat. (cnn-indonesia, sindonews)
Tak ketinggalan, Istana Kepresidenan turut angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno Hadi menegaskan agar pejabat tidak semena-mena dalam menggunakan fasilitas tersebut. "Tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain," katanya pada Jumat, 19 September 2025. (cnn-indonesia)
Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" tidak hanya menyoroti isu lalu lintas, tapi juga mencerminkan tuntutan masyarakat akan etika dan kesetaraan di jalan raya. Dengan kekuatan media sosial, protes ini berhasil memaksa perubahan kebijakan sementara, meski masih perlu pengawasan jangka panjang agar tidak sekadar jadi angin lalu.
Kesewenang-wenangan Pejabat Sudah Tak Zamannya Lagi
Di era digital seperti sekarang, kesewenang-wenangan pejabat sudah bukan lagi tren yang bisa diterima. Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" adalah bukti nyata bahwa masyarakat tak lagi diam melihat arogansi di jalan raya. Pejabat yang seenaknya menggunakan sirine dan strobo untuk memotong antrean macet, seolah-olah waktu mereka lebih berharga daripada rakyat biasa, kini dihadapkan pada realitas baru: kekuatan suara warganet yang bisa menggoyang kebijakan. Ini saatnya pejabat belajar kesederhanaan, seperti contoh Presiden Prabowo yang rela ikut macet. Jika tidak, risiko backlash dari media sosial akan semakin besar, mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memamerkan kekuasaan. Sudah saatnya era "semena-mena" berakhir, digantikan dengan sikap hormat terhadap sesama pengguna jalan. (Dikurasi oleh FG12)