Jurnalkitaplus - Pengiriman pasukan TNI ke Papua tahun 2025 menjadi sorotan nasional. Lebih dari 10 ribu personel diterjunkan ke berbagai wilayah Papua untuk merespon eskalasi konflik antara aparat TNI-Polri dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Konflik yang berkepanjangan ini mencatat korban jiwa baik dari pihak aparat, warga sipil, maupun kelompok bersenjata sepanjang 2025.
Peran TNI semakin sentral menyusul revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Maret 2025. Revisi tersebut memperluas cakupan operasi TNI di luar fungsi pertahanan perang, sehingga operasi keamanan dapat dipimpin langsung TNI tanpa batasan ketat sebagaimana aturan sebelumnya. Dampaknya, intensitas operasi militer meningkat; patroli, pengamanan proyek nasional, serta penempatan personel di wilayah rawan menjadi hal yang lumrah.
Namun, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai, pelibatan TNI secara luas dalam wilayah sipil Papua—termasuk pembangunan—berpotensi meningkatkan represivitas dan pelanggaran hak asasi manusia, serta menimbulkan stigma negatif di masyarakat lokal, khususnya kepada tenaga kesehatan dan pendidik. Tak heran, dampak keamanan pasca revisi UU TNI dinilai cukup kontroversial: satu sisi situasi lebih terkendali, namun ruang pelanggaran HAM dan ketegangan sosial juga meningkat.
Di tengah intensitas operasi militer, peran Polri tetap sangat penting di Papua. Berbeda dengan pola lama, kini Polri lebih fokus pada upaya preventif dan preemtif, antara lain dengan mengukuhkan satuan Pamapta sebagai garda terdepan pengamanan dan pelayanan masyarakat. Polri mengedepankan patroli wilayah, pengawasan internal yang ketat, pembangunan sinergi dengan TNI, dan menjalin dialog bersama tokoh adat, agama, serta pemuda lokal untuk deteksi dini potensi konflik. Pendekatan Polri yang humanis dan kolaboratif ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa aman, serta membantu menjaga ketertiban sosial di Papua.
Selain menjaga kawasan rawan, Polri juga terlibat aktif dalam pengawalan proyek strategis nasional dan penguatan pelayanan publik di wilayah Papua, serta memperkuat sinergi dalam mencegah konflik horizontal dan vertikal. Pendekatan kemanusian, pelayanan sosial, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci peran Polri di masa kini.
Perubahan besar pasca revisi UU TNI menjadikan peran aparat negara di Papua semakin dinamis dan kompleks. Meski stabilitas relatif lebih terjaga berkat pengerahan pasukan dan strategi koordinatif, perhatian publik terus diarahkan pada upaya TNI-Polri agar keamanan tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah dan seluruh aparat diharapkan dapat terus menyeimbangkan pendekatan keras dan humanis dalam menjaga keutuhan NKRI serta kedamaian Papua. (FG12)
Sumber :
tribratanews - beritanasionalupdate - antara