Bukan Sekadar Amarah Alam: Menelusuri Akar Ganda Bencana di Sumatra -->

Header Menu

Bukan Sekadar Amarah Alam: Menelusuri Akar Ganda Bencana di Sumatra

Jurnalkitaplus
29/11/25



Jurnalkitaplus - Bencana banjir bandang dan galodo (banjir lahar dingin) yang meluluhlantakkan wilayah Sumatra Barat beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam dan sebuah pertanyaan besar: Benarkah ini murni kehendak alam, atau ada tangan manusia yang turut "mengundang" malapetaka tersebut?


Dua laporan mendalam dari BBC Indonesia dan Tirto.id mencoba mengurai benang kusut di balik tragedi ini. Keduanya bermuara pada satu kesimpulan yang meresahkan: kita tidak bisa lagi sekadar menyalahkan hujan.


Narasi Klasik: Kambing Hitam Bernama "Cuaca Ekstrem"


Seperti pola yang sering terjadi pascabencana di Indonesia, respons awal dari otoritas pemerintah—termasuk BMKG dan pemerintah daerah—cenderung menyoroti faktor cuaca. Narasi yang dibangun adalah tentang curah hujan dengan intensitas tinggi yang tidak normal, yang kemudian memicu luapan air sungai.


Dalam konteks Sumatra Barat, situasi diperparah oleh tumpukan material vulkanik sisa erupsi Gunung Marapi. Ketika hujan deras mengguyur puncak, air menyapu material pasir dan batu besar ini ke bawah, menerjang pemukiman di kaki gunung. Dalam perspektif ini, bencana dianggap sebagai force majeure atau kejadian alam yang sulit dihindari.


Realitas Lapangan: Krisis Ekologis yang Terabaikan


Namun, investigasi mendalam yang diulas oleh Tirto dan BBC menyingkap tabir yang lebih gelap. Para aktivis lingkungan, termasuk WALHI, dengan tegas membantah bahwa cuaca adalah tersangka tunggal. Mereka mengajukan argumen bahwa bencana ini adalah bencana ekologis.


Hujan deras hanyalah "pemicu" (trigger), namun "penyebab" utamanya adalah rusaknya daya dukung lingkungan di area hulu. Berikut adalah poin-poin krusial yang ditemukan:


Alih Fungsi Lahan yang Masif:


Kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung dan area resapan air di lereng Gunung Marapi dan Singgalang telah berubah wajah. Hutan-hutan ditebang dan disulap menjadi lahan pertanian monokultur serta pembangunan infrastruktur wisata yang tidak memperhatikan kontur tanah. Akibatnya, tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air (infiltrasi). Air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainkan langsung meluncur deras di permukaan (run-off).


Praktik Ilegal yang Dibiarkan:


Laporan investigasi menyoroti adanya aktivitas tambang ilegal dan galian C di sepanjang aliran sungai. Praktik ini tidak hanya merusak tebing sungai, tetapi juga menyebabkan pendangkalan. Ketika debit air meningkat drastis, sungai yang dangkal tidak mampu lagi menampung air, sehingga meluap ke pemukiman warga.


Pelanggaran Tata Ruang:


Banyak pemukiman dan bangunan komersial didirikan di zona merah atau sempadan sungai yang seharusnya steril. Lemahnya penegakan hukum tata ruang membuat risiko bencana meningkat berkali-kali lipat.


Bencana Buatan Manusia


Sintesis dari kedua sumber tersebut menegaskan bahwa menyalahkan curah hujan adalah bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya. Indonesia adalah negara tropis di mana hujan deras adalah keniscayaan.


Bencana terjadi bukan karena hujannya, melainkan karena ketidaksiapan ekosistem dalam mengelola air hujan tersebut akibat kerusakan yang disebabkan manusia.


Tragedi di Sumatra Barat seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Solusi betonisasi (seperti normalisasi sungai) hanyalah obat penawar rasa sakit sementara. Obat yang sesungguhnya adalah pemulihan ekologis: reboisasi hutan yang gundul, penertiban tambang ilegal, dan penegakan hukum tata ruang yang tanpa kompromi.


Jika kerusakan ekologis di hulu tidak segera diperbaiki, "galodo" berikutnya hanyalah soal waktu, menunggu hujan deras datang kembali.


Akhir November 2025 mencatatkan sejarah kelam bagi Pulau Sumatra ketika cuaca ekstrem memicu rangkaian bencana hidrometeorologi mematikan yang menghantam Sumatra Barat dan Sumatra Utara secara beruntun. Bermula dari curah hujan tinggi sejak 21 November, bencana ini melumpuhkan infrastruktur vital di Sumatra Barat—termasuk putusnya akses jalan nasional di Silaing dan jembatan strategis di Tanah Datar—dengan taksiran kerugian ekonomi mencapai Rp6,53 miliar, namun dampak paling tragis terjadi di Sumatra Utara pada puncak bencana 27–28 November di mana banjir bandang dan longsor di Sibolga serta Tapanuli Selatan merenggut setidaknya 62 nyawa. (FG12)