Jurnalkitaplus – Kontroversi mengenai keberadaan Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, semakin memanas, memicu tuduhan serius tentang upaya menciptakan "negara dalam negara". Situasi ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan, tetapi juga menyeret kembali kisah lama dan bahkan memicu tuduhan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bandara "Siluman" Tanpa Aparat Negara
Bandara IMIP Morowali disorot tajam karena beroperasi tanpa kehadiran aparat negara yang esensial. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan bahwa bandara tersebut bak hantu ("bak hantu") karena tidak dilengkapi dengan petugas bea cukai dan imigrasi. Bahkan, Menteri Keuangan pun mengakui bahwa tidak ada petugas bea cukai di Bandara Morowali.
Bandara ini diketahui merupakan bandara level 4B, yang mampu didarati oleh pesawat sekelas Airbus A320 [6]. Namun, keberadaannya tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi menimbulkan kesan seolah-olah bandara ini berdiri sebagai "wilayah tersendiri".
Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menegaskan bahwa Bandara IMIP ilegal dari sisi pertahanan negara. Ia mendesak agar bandara tersebut ditutup dan diselidiki secara serius.
Jejak Dudy Purwagandi dan Drama Pergantian Menteri
Fokus utama polemik ini diarahkan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi, yang pernah menetapkan Bandara IMIP Morowali berstatus sebagai bandara internasional. Muslim Arbi menyoroti latar belakang Dudy, yang merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin di Pilpres 2019.
Arbi menyarankan agar Menhub Dudy dinonaktifkan hingga pengusutan Bandara IMIP tuntas. Jika terbukti bersalah, Dudy dinilai layak dicopot karena melakukan langkah yang keliru dan membahayakan kedaulatan negara.
Kontroversi ini juga menyeret cerita pergantian menteri di masa lampau. Isu mencuat bahwa mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dicopot oleh Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016, lantaran menolak memberikan izin pembangunan bandara khusus IMIP di Morowali. Jonan, yang dikenal dengan gaya disiplinnya, juga tercatat menolak menerbitkan izin proyek besar lainnya, yaitu trase Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), karena regulasi belum terpenuhi.
Penolakan Jonan membuat ia absen saat Jokowi melakukan peletakan batu pertama KCJB pada Januari 2016. Tidak lama setelah penolakan-penolakan tersebut, Jonan digantikan oleh Budi Karya Sumadi.
Fakta yang mengejutkan adalah setahun setelah pergantian menteri, tepatnya pada tahun 2017, izin bandara IMIP justru keluar dengan mulus. Direktur Eksekutif Pengembangan IMIP, Dedi Mulyadi, bahkan sempat menyatakan pada 2017 bahwa bandara khusus sudah mendapatkan izin dari menteri yang baru, setelah sebelumnya tidak diperbolehkan oleh Jonan.
Tuduhan Makar dan Pengkhianatan Negara
Skandal Morowali ini telah dinaikkan ke tingkat yang paling serius. Peneliti media dan politik Buni Yani menyatakan bahwa kontroversi Bandara Khusus IMIP merupakan bentuk pengkhianatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap NKRI.
Buni Yani menyebut tindakan ini sebagai makar atau kejahatan terhadap keamanan negara, yang merupakan delik pidana paling serius dalam hukum Indonesia. Ancaman hukuman untuk makar sangat berat, bisa mencapai pidana mati atau penjara seumur hidup, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.
Kekhawatiran publik semakin memuncak karena Buni Yani menengarai bahwa IMIP di Morowali mungkin bukan satu-satunya bandara khusus untuk perusahaan asing (China) yang beroperasi tanpa pengawasan pemerintah Indonesia, menyebutkan rumor serupa terjadi di Halmahera, Maluku Utara.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi sendiri telah merespons isu ini dengan keras, menyatakan bahwa ia tidak pernah meresmikan Bandara IMIP dan muak dengan segala hal yang tidak baik ditarik kepada dirinya. Namun, Buni Yani mendesak agar Jokowi dihukum karena kemarahan publik yang semakin menjadi-jadi.
Polemik ini menjadi bom waktu yang diingatkan Connie kepada Presiden. Oleh karena bandara IMIP dianggap berbahaya bagi kedaulatan negara, Muslim Arbi mendesak agar Komisi I DPR harus segera turun ke IMIP. Tuduhan ini mengindikasikan bahwa otak di balik Bandara IMIP harus ditindak.
Isu Bandara IMIP ini seperti lubang hitam kedaulatan, yang menyedot perhatian dari berbagai pihak—dari pertahanan negara hingga tokoh politik—karena berpotensi menggerus pengawasan batas negara, serupa dengan membiarkan pintu belakang rumah terbuka lebar tanpa penjaga.
Polemik ini menjadi isu pertahanan dan kedaulatan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan temuan langsung. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan bahwa Bandara IMIP tersebut bak hantu karena tidak dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi. Keberadaan bandara yang seolah beroperasi tanpa pengawasan ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin bandara berlevel 4B bisa berdiri sebagai "wilayah tersendiri" tanpa kehadiran petugas negara?. (FG12)
#Morowali