Jurnalkitaplus— Pemerintah menutup buku APBN 2025 dengan defisit Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB, lebih lebar dibanding 2024 yang berada di kisaran 2,3 persen. Angka ini sekaligus melampaui rencana awal defisit 2,53 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pelebaran defisit bukan kecelakaan fiskal, melainkan pilihan sadar untuk menjaga ekonomi tetap ekspansif melalui kebijakan countercyclical.
Purbaya berargumen lugas: defisit nol bisa saja ditempuh, tetapi risikonya ekonomi “morat-marit”. Dengan pendekatan ini, APBN diposisikan sebagai penyangga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, sambil membuka ruang dorong agar ekonomi 2026 dapat melaju di atas asumsi 5,4 persen. Optimisme itu disertai klaim bahwa fondasi ekonomi kian membaik sehingga defisit ke depan bisa ditekan dengan dampak yang lebih terasa bagi masyarakat.
Namun, data APBN juga menyodorkan catatan kehati-hatian. Keseimbangan primer masih defisit Rp 180,7 triliun, menandakan ruang fiskal belum sepenuhnya pulih. Di sisi penerimaan, negara mengumpulkan Rp 2.756,3 triliun (91,7 persen dari target)—ditopang pajak Rp 1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai, serta PNBP Rp 534,1 triliun. Belanja mencapai Rp 2.602,3 triliun (96,3 persen), mencerminkan dorongan fiskal yang kuat hingga akhir tahun.
Setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, strategi ekspansif memang relevan saat ekonomi membutuhkan bantalan. Kedua, taruhan itu menuntut disiplin lanjutan: kualitas belanja harus tepat sasaran, efektivitas pajak perlu ditingkatkan, dan ketergantungan pada utang mesti dikelola hati-hati. Pasar akan menilai bukan dari niat, melainkan dari konsistensi eksekusi—apakah pertumbuhan benar-benar terakselerasi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
Dengan defisit mendekati 3 persen, pemerintah berada di persimpangan. Jika dorongan fiskal berbuah pertumbuhan inklusif dan penerimaan menguat, narasi “defisit untuk tumbuh” akan menemukan pembenarannya. Jika tidak, ruang manuver APBN akan menyempit. Ujian fiskal era baru dimulai sekarang—dan hasilnya akan menentukan seberapa jauh negara mampu menyeimbangkan keberanian dengan kehati-hatian. (FG12)
x

