Jurnalkitaplus – Dunia terhenyak pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Langit Caracas yang biasanya tenang mendadak pecah oleh dentuman ledakan dan raungan jet tempur. Dalam sebuah operasi militer yang sangat berisiko, Amerika Serikat melakukan langkah ekstrem yang belum pernah terjadi di abad modern: menangkap seorang kepala negara yang sedang berkuasa di tanah airnya sendiri.
Hantu Narkoterorisme: Senjata di Balik Dakwaan
Akar dari ketegangan ini adalah label "narkoterorisme" yang disematkan Washington kepada pemerintahan Nicolás Maduro. Bagi AS, Maduro bukan sekadar pemimpin politik, melainkan kepala dari Cartel de los Soles (Kartel Matahari).
Dakwaan ini menuduh Maduro berkonspirasi dengan kelompok gerilyawan FARC untuk "membanjiri" Amerika dengan kokain. Di mata Gedung Putih, narkotika bukan hanya komoditas ilegal, melainkan senjata kimia yang digunakan untuk merusak stabilitas nasional mereka. Inilah yang menjadi basis pembenaran moral bagi AS untuk memburu Maduro layaknya seorang gembong kriminal internasional, bukan seorang presiden.
Operasi "Absolute Resolve": Delta Force Menyerbu Jantung Caracas
Serangan yang diberi sandi Operation Absolute Resolve ini dimulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Pasukan elite Delta Force dilaporkan diterjunkan langsung ke pusat kekuatan militer Venezuela, Fuerte Tiuna.
Setidaknya tujuh ledakan besar dilaporkan mengguncang ibu kota, melumpuhkan jaringan listrik, dan menciptakan kepanikan massal. Dalam hitungan jam, Presiden Donald Trump melalui platform Truth Social mengeklaim kemenangan mutlak. Ia mengonfirmasi bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan langsung diterbangkan keluar dari Venezuela menuju wilayah hukum Amerika Serikat.
Penangkapan Maduro: Antara Keadilan dan Penculikan
Kini, Nicolás Maduro dilaporkan telah mendarat di New York dalam keadaan diborgol untuk menghadapi persidangan. Bagi para pengecamnya, ini adalah akhir dari kediktatoran yang panjang. Namun, bagi pemerintah Venezuela, tindakan ini tidak lebih dari "penculikan imperialis."
Dunia menyaksikan sebuah pemandangan surealis: seorang presiden yang beberapa jam sebelumnya masih memberikan perintah kepada pasukannya, kini harus berdiri di depan hakim distrik AS untuk menghadapi tuntutan pidana federal.
Hukum Internasional di Titik Nadir
Tindakan AS ini memicu perdebatan panas di kalangan pakar hukum internasional. Secara normatif, apa yang dilakukan militer AS adalah pelanggaran telak terhadap Piagam PBB Pasal 2(4) mengenai kedaulatan wilayah.
Secara hukum, seorang kepala negara yang berkuasa memiliki kekebalan diplomatik mutlak (Immunity Ratione Personae). Menangkapnya di wilayahnya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dianggap sebagai tindakan agresi. Jika tindakan ini dibenarkan, maka tatanan hukum internasional yang kita kenal selama ini bisa dikatakan telah runtuh, digantikan oleh prinsip might makes right—siapa yang kuat, dialah yang menentukan hukum.
Caracas dalam Cengkeraman Ketidakpastian
Pasca penangkapan, kondisi di Caracas dilaporkan sangat tegang. Status darurat nasional telah ditetapkan. Meskipun sebagian warga merasakan harapan akan perubahan, massa pendukung Maduro (Chavistas) mulai turun ke jalan dengan amarah, menyebut tindakan ini sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa.
Asap masih mengepul di beberapa titik militer, sementara Wakil Presiden Delcy Rodríguez terus menuntut "bukti kehidupan" bagi sang presiden. Venezuela kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya: apakah ini awal dari transisi demokrasi, atau justru pemicu perang saudara yang akan membakar kawasan Amerika Latin? (FG12)
Data sumber : BBC