Jurnalkitaplus — Dunia terbangun di awal tahun 2026 dengan sebuah guncangan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 tidak hanya meruntuhkan rezim "Chavista" di Caracas, tetapi juga merobek tatanan hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi.
Di balik retorika "perang melawan narkoterorisme" yang didengungkan Gedung Putih, muncul sebuah ambisi yang jauh lebih kental dan hitam: Minyak.
Antara Keadilan dan Eksploitasi
Presiden Donald Trump tidak lagi menggunakan bahasa halus. Dengan tegas ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan "mengelola" kekayaan alam Venezuela untuk menutupi biaya operasi militer mereka. Logika "biaya ganti rugi" ini memicu perdebatan moral yang serius di panggung global. Apakah ini sebuah pembebasan rakyat Venezuela dari cengkeraman kediktatoran, ataukah ini sebuah praktik kolonialisme gaya baru di abad ke-21?
Cadangan minyak mentah terbesar di dunia yang terkubur di bawah tanah Venezuela kini berada di bawah kendali langsung Washington. Bagi para pendukung Trump, seperti Presiden Argentina Javier Milei, ini adalah kemenangan mutlak bagi demokrasi. Namun bagi kritikus, ini adalah preseden berbahaya di mana kedaulatan sebuah negara bisa dibeli dengan harga beberapa juta barel minyak.
Dunia yang Terbelah
Reaksi global menunjukkan jurang yang semakin dalam antara blok Barat dan kekuatan Timur. Rusia dan China, yang memiliki kepentingan ekonomi besar di Venezuela, secara vokal menyebut tindakan ini sebagai "agresi ilegal." Mereka melihat langkah AS bukan sebagai misi kemanusiaan, melainkan strategi untuk memutus ketergantungan energi global sekaligus mengusir pengaruh Moskow dan Beijing dari belahan bumi Barat.
Di sisi lain, sekutu tradisional AS di Eropa justru tampak canggung. Inggris dan Uni Eropa terjepit di antara ketidaksukaan mereka pada rezim Maduro dan ketakutan akan normalisasi "diplomasi koboi" yang mengabaikan mandat Dewan Keamanan PBB.
Jalan Panjang Menuju Pemulihan
Ambisi Trump untuk membanjiri pasar dengan minyak Venezuela tidak akan terjadi dalam semalam. Para ahli memperkirakan butuh waktu satu dekade dan dana hingga $100 miliar untuk membangkitkan kembali infrastruktur PDVSA yang telah keropos.
Pertanyaannya kini bukan lagi "kapan minyak itu akan mengalir," melainkan "siapa yang benar-benar akan menikmatinya?" Jika rakyat Venezuela hanya bertukar tuan—dari birokrat korup di masa Maduro menjadi korporasi multinasional di bawah protektorat AS—maka demokrasi yang dijanjikan hanyalah fatamorgana di tengah ladang minyak yang terbakar.
Intervensi militer ini telah membuka kotak pandora. Jika komunitas internasional membiarkan pengambilan alih sumber daya alam sebuah negara secara sepihak, maka hukum internasional kini hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah. Dunia kini menunggu, apakah Venezuela akan menjadi mercusuar baru demokrasi di Amerika Latin, atau sekadar menjadi "SPBU raksasa" bagi ambisi energi Amerika. (FG12)