Jurnalkitaplus - Ada aroma yang tidak biasa dalam udara politik kita pekan ini. Dalam satu tarikan napas, dua figur sentral dari Solo—Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—tiba-tiba kompak "bernyanyi" tentang lagu lama yang belum tuntas: pemberantasan korupsi.
Gibran, yang biasanya lebih memilih diksi aman dan irit bicara soal substansi hukum, mendadak tampil di kanal YouTube-nya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Tak berselang lama, sang ayah, Jokowi, melempar pernyataan mengejutkan dari pinggir lapangan Stadion Manahan. Ia setuju UU KPK dikembalikan ke versi orisinal (sebelum revisi 2019) dan mengklaim dirinya "tidak ikut tanda tangan" saat revisi yang melemahkan KPK itu disahkan.
Amnesia Politik yang Dipaksakan
Pernyataan Jokowi di Solo adalah puncak dari sebuah ironi. Mengatakan bahwa revisi UU KPK 2019 hanyalah inisiatif DPR dan dirinya tidak menandatanganinya adalah upaya pembelokan sejarah yang kasar. Publik belum lupa bahwa undang-undang tidak bisa lahir tanpa Surat Presiden (Surpres) dan pembahasan bersama tim pemerintah.
Sebagaimana diingatkan oleh para politisi di Senayan, Pasal 20 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa UU adalah produk kesepakatan bersama. Diamnya pena Presiden saat itu bukanlah bentuk perlawanan, melainkan prosedur konstitusional yang membiarkan regulasi "cacat" itu melenggang legal. Mengapa baru sekarang suara "penyesalan" itu muncul?
Skenario "Gibran Tanpa Prabowo"
Pengamat politik Ray Rangkuti menangkap sinyal yang lebih dalam: ini bukan sekadar soal integritas, tapi soal survival politik.
Ada indikasi kuat bahwa kemesraan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto mulai retak di tengah jalan. Langkah Prabowo yang mulai melakukan reshuffle terhadap "orang-orang Jokowi", serta kedekatan Prabowo dengan tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap rezim lama, mengirim pesan jelas: Jangkar pengaruh Jokowi di istana sedang dicabut perlahan.
Gibran pun tampaknya mulai merasa terisolasi. Minimnya porsi tampil di ruang publik di bawah bayang-bayang Prabowo adalah "musibah" bagi politisi yang hidup dari popularitas. Maka, manuver isu korupsi ini adalah upaya rebranding. Gibran dan Jokowi sedang mencoba merebut kembali hati publik dengan jualan agenda antikorupsi—sebuah komoditas politik yang saat ini justru sedang mendongkrak kepuasan publik terhadap Prabowo hingga 80 persen.
Gimik Politik
Upaya "mencuci tangan" atas pelemahan KPK di masa lalu dan desakan RUU Perampasan Aset saat ini terlihat seperti strategi darurat untuk membangun citra mandiri. Jokowi dan Gibran sedang menyiapkan sekoci bernama "Skenario Kedua" untuk menghadapi Pilpres 2029 tanpa jaminan dukungan dari Prabowo.
Namun, publik bukanlah penonton bola di Manahan yang mudah bersorak hanya karena satu umpan lambung. Tanpa langkah konkret dan pengakuan jujur atas kegagalan di masa lalu, manuver ini hanya akan terlihat sebagai gimik politik demi mengamankan dinasti yang mulai goyah diterjang badai perubahan di kekuasaan yang baru. Wallahu'alam... (FG12)