Jurnalkitaplus - Istilah "jam kerja fleksibel" awalnya terdengar seperti oase di tengah gurun birokrasi kantor yang kaku. Bagi banyak pekerja muda, janji bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja adalah simbol kebebasan modern. Namun, realita yang tersaji hari ini justru menunjukkan wajah yang kontradiktif: fleksibilitas sering kali menjadi dalih untuk bekerja tanpa henti.
Fenomena overwork bukan lagi sekadar isu selingan, melainkan alarm keras bagi ketenagakerjaan kita. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 mengungkapkan fakta pahit bahwa lebih dari seperempat penduduk bekerja (25,47%) menghabiskan lebih dari 49 jam per pekan di tempat kerja. Angka ini jauh melampaui batas sehat yang ditetapkan oleh regulasi.
Paradoks Budaya "Hustle"
Kita melihat narasi ini hidup di sekitar kita. Jurnalis yang berjaga 12 jam sehari demi sebuah pernyataan singkat, atau tenaga kesehatan yang harus pulang terlambat karena beban administratif yang menumpuk. Di permukaan, mereka tampak berdedikasi. Namun di balik layar, ada kelelahan fisik dan mental yang terakumulasi.
Masalah utamanya bukan hanya soal durasi, tapi juga soal apresiasi. Ketika jam kerja melar, namun angka di slip gaji tetap stagnan, terjadilah ketimpangan nilai. Gaji sebesar Rp5,5 juta hingga Rp7 juta di kota besar mungkin terdengar cukup bagi sebagian orang, namun jika dibenturkan dengan biaya hidup yang meroket dan jam kerja yang mencapai 60 jam sepekan, angka tersebut terasa sangat tidak manusiawi.
Bukan Sekadar Malas, Tapi Efisiensi
Sering kali generasi muda dicap "manja" atau "kurang tangguh" saat mengeluhkan beban kerja. Padahal, yang mereka suarakan adalah tuntutan akan hak dasar: keseimbangan. Kerja keras adalah keharusan, tetapi kerja berlebihan (overwork) adalah bentuk inefisiensi sistemik. Perusahaan sering kali menutup lubang kekurangan staf dengan memeras tenaga karyawan yang ada.
Jika tren ini dibiarkan, Indonesia akan menghadapi generasi yang burnout sebelum mencapai puncak kariernya. Produktivitas jangka panjang akan dikorbankan demi target jangka pendek yang semu.
Fleksibilitas sebagai Kontrol Penuh
Sudah saatnya pemerintah dan pelaku industri meninjau ulang implementasi jam kerja di era digital ini. Fleksibilitas seharusnya memberikan kontrol kepada pekerja atas hidupnya, bukan memberikan kontrol penuh kepada pemberi kerja atas waktu istirahat karyawannya.
Kerja adalah bagian dari hidup, namun kerja bukanlah seluruh isi hidup. Jangan sampai demi mengejar target perusahaan, kita kehilangan nyawa dari kemanusiaan kita sendiri. (FG12)