Jurnalkitaplus – Pemerintah Indonesia tampaknya masih sulit lepas dari jerat "narkoba" fiskal bernama subsidi energi fosil. Meski narasi transisi energi hijau kerap didengungkan di panggung internasional, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Laporan terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD) yang dirilis Selasa (10/2/2026) menjadi tamparan keras: anggaran kita masih habis untuk membakar masa depan.
Data menunjukkan angka yang fantastis sekaligus mengerikan. Meski turun dari puncak Rp886,1 triliun pada 2022, subsidi dan dukungan energi pada 2024 masih bertengger di angka Rp713,5 triliun. Masalahnya bukan hanya soal besarnya angka, tapi ke mana uang itu mengalir.
Ironi "Harga Karbon Negatif"
Hampir 90 persen dari total subsidi tersebut menguap ke energi fosil—BBM, batubara, dan LPG. Peneliti IISD, Arzalia Wahida, menyebut fenomena ini sebagai "harga karbon negatif". Saat dunia berlomba-lomba memajaki emisi karbon untuk menyelamatkan bumi, Indonesia justru memberikan "insentif" bagi pencemar.
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mensubsidi Pertalite atau Biosolar adalah satu langkah mundur bagi penetapan harga karbon nasional. Secara tidak langsung, kebijakan ini meniadakan dampak kebijakan iklim yang sedang dibangun pemerintah sendiri.
Subsidi Salah Sasaran: Si Kaya Menikmati, Alam Tersakiti
Salah satu borok menahun yang kembali disorot adalah ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg. Tabung melon yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin, faktanya dinikmati secara luas oleh rumah tangga mampu. Belanja negara membengkak, namun manfaat sosialnya jauh dari optimal.
Tak hanya itu, Koalisi Pejalan Kaki dan Transportasi Berkelanjutan (KPBB) mengungkap fakta yang lebih menyesakkan: subsidi ini seolah "mengunci" Indonesia pada BBM kualitas rendah. Pertalite dan Biosolar yang didominasi spek pra-Euro dan Euro 1 terus dipelihara, padahal mayoritas kendaraan baru sudah standar Euro 4. Akibatnya jelas: polusi udara kian pekat, dan kesehatan publik menjadi taruhannya.
Dugaan Surplus Produsen dan HPP yang Buram
KPBB juga melempar bola panas terkait Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM yang dinilai tidak transparan. Ada selisih mencolok antara HPP domestik dengan harga acuan pasar regional Singapura (MOPS).
HPP Pertalite: Rp11.700/liter (Domestik) vs Rp7.505/liter (Regional).
HPP Biosolar: Rp11.900/liter (Domestik) vs Rp8.835/liter (Regional).
Selisih raksasa yang mencapai Rp165,1 triliun per tahun diduga menjadi "surplus" yang dinikmati pelaku usaha migas, bukan rakyat. Jika HPP direstrukturisasi secara transparan, beban subsidi bisa ditekan drastis hingga hanya Rp45,4 triliun per tahun.
Saatnya Reformasi, Bukan Sekadar Janji
Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan "menjaga daya beli" untuk mempertahankan skema subsidi yang bobrok. Mempertahankan harga murah dengan mengorbankan ruang fiskal untuk energi bersih adalah kebijakan yang rabun jauh.
Sudah saatnya pemerintah melakukan:
Restrukturisasi HPP BBM agar lebih transparan dan sesuai harga wajar.
Penargetan Berbasis Data agar subsidi hanya sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Realokasi Anggaran dari fosil ke investasi energi terbarukan dan perlindungan sosial yang lebih produktif.
Terus-menerus mensubsidi fosil tanpa rencana penghentian (phase-out) yang jelas hanya akan membuat Indonesia tertinggal dalam perlombaan ekonomi hijau global. Kita tidak boleh membiarkan fiskal negara habis hanya untuk membeli polusi, sementara masa depan energi bersih kita tersandera di gudang janji-janji politik. (FG12)