Jurnalkitaplus - Pendidikan Jawa Barat tengah melakukan eksperimen keberanian—atau mungkin, sebuah langkah keputusasaan dalam menghadapi dekadensi moral remaja. Kebijakan mewajibkan siswa menandatangani surat pernyataan bermaterai yang digagas Dedi Mulyadi bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah "kontrak mati" antara siswa dan institusi pendidikan. Pesannya lugas, dingin, dan tanpa kompromi: Patuhi aturan, atau angkat kaki.
Langkah ini ibarat pedang bermata dua yang menghujam jantung dunia pendidikan kita. Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa sekolah hari ini sering kali kehilangan taringnya. Guru-guru dilingkupi ketakutan akan kriminalisasi saat mendisiplinkan siswa, sementara tawuran, perundungan, dan kenakalan remaja seolah menjadi menu harian yang tak kunjung usai. Dengan materai 10.000 di atas kertas, status hukum siswa kini setara dengan orang dewasa yang terikat kontrak profesional. Tidak ada lagi ruang bagi alasan "masih anak-anak" ketika pelanggaran berat dilakukan.
Dedi Mulyadi ingin mengembalikan wibawa sekolah melalui jalur legalitas. Logikanya sederhana: jika Anda ingin mendapatkan fasilitas negara berupa pendidikan, Anda harus menghargai sistemnya. Jika sistem itu Anda injak-injak, maka hak Anda gugur. Ini adalah bentuk literasi tanggung jawab yang sangat keras.
Namun, ketajaman kebijakan ini juga menyisakan luka tanya. Apakah pendidikan kita sudah sedemikian gagal mendidik karakter hingga harus menggunakan ancaman hukum untuk mendisiplinkan bocah sekolah? Ketika "keluar dari sekolah" menjadi sanksi final, kita sebenarnya sedang membuang masalah ke jalanan, bukan menyelesaikannya. Anak yang bermasalah dan dikeluarkan justru berpotensi menjadi bom waktu sosial yang lebih besar di luar sana.
Jika ditelisik lebih dalam bahwa saat ini surat pernyataan bermaterai adalah sebuah "Shock Therapy" yang diperlukan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Jangan sampai sekolah hanya menjadi pabrik kertas pernyataan, namun lupa pada fungsinya sebagai laboratorium kemanusiaan.
Kedisiplinan memang butuh ketegasan, tapi pendidikan tetap butuh hati. Jika materai menjadi satu-satunya cara agar siswa patuh, maka kita harus bertanya pada diri sendiri: Apakah kita sedang mendidik calon pemimpin bangsa, atau sedang melatih narapidana administratif?
Jawa Barat telah memasang standar tinggi. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk melihat: Apakah sekolah akan menjadi tempat yang lebih aman, atau justru menjadi tempat yang lebih sunyi karena siswanya bertumbangan oleh tanda tangannya sendiri. (FG)