Jurnalkitaplus – Pernyataan Menteri Desa (Mendes) baru-baru ini memicu diskusi hangat di ruang publik. Sang Menteri melontarkan gagasan berani: jika Koperasi Desa sudah berjalan efektif, maka izin operasional minimarket modern di wilayah tersebut harus dihentikan. Tujuannya mulia, yakni memastikan kekayaan dan perputaran uang tetap berada di kantong warga desa, bukan mengalir ke korporasi besar.
Namun, di balik semangat proteksionisme ekonomi kerakyatan tersebut, ada sederet realitas di lapangan yang perlu kita bedah secara jernih.
Koperasi Desa: Siapkah Menjadi Tulang Punggung?
Ide mengembalikan kekuatan ekonomi ke tangan koperasi adalah marwah konstitusi kita. Namun, tantangan terbesarnya adalah profesionalisme. Selama ini, banyak koperasi desa yang masih berkutat pada masalah tata kelola, transparansi, dan keterbatasan stok barang.
Jika pemerintah ingin "mengusir" ritel modern, maka Koperasi Desa harus mampu menjawab standar yang sudah dinikmati konsumen saat ini:
- Ketersediaan Barang: Apakah koperasi sanggup menjamin rantai pasok yang stabil?
- Harga Kompetitif: Bisakah koperasi bersaing dengan efisiensi logistik raksasa ritel?
- Kenyamanan Layanan: Termasuk digitalisasi pembayaran dan standar kebersihan.
Dampak Bagi Konsumen Desa
Masyarakat desa, sebagaimana warga kota, berhak atas akses terhadap produk berkualitas dengan harga murah. Membatasi pilihan konsumen dengan menutup minimarket tanpa memberikan alternatif yang setara (atau lebih baik) justru berisiko merugikan warga sendiri. Jangan sampai semangat "kedaulatan ekonomi" justru berubah menjadi monopoli baru yang kurang efisien di tingkat lokal.
Mencari Titik Tengah: Kolaborasi, Bukan Eliminasi
Alih-alih melakukan penghentian total (stop), pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan model kemitraan wajib. Misalnya, mewajibkan minimarket modern untuk:
- Menampung minimal 30% produk UMKM lokal di rak utama.
- Menjadikan koperasi desa sebagai pemasok barang-barang tertentu.
- Berbagi sistem manajemen pergudangan dengan koperasi setempat.
Besar Bukan Karena Dipaksakan
Niat Menteri Desa untuk menjaga kekayaan desa tetap di desa adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, menutup pintu bagi ritel modern tanpa memperkuat fundamental koperasi terlebih dahulu ibarat menyuruh prajurit maju ke medan perang tanpa senjata yang memadai.
Koperasi desa tidak boleh besar karena "dipaksakan" melalui regulasi yang menutup kompetisi, melainkan harus besar karena ia memang lebih unggul dalam melayani kebutuhan warganya. (FG12)