JURNALKITAPLUS – Dunia baru saja menyaksikan sebuah seremoni megah di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Ratifikasi Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump resmi berdiri, dengan Indonesia tercatat sebagai salah satu founding member. Gedung Putih menyebutnya sebagai "hari bersejarah bagi masa depan Gaza," namun di balik jabat tangan Prabowo Subianto dan Donald Trump, aroma skeptisisme tercium tajam: Apakah ini jalan menuju kemerdekaan Palestina, atau justru jebakan baru geopolitik Trump?
Optimisme di Atas Kertas
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyebut keanggotaan Indonesia sebagai peluang bersejarah untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Langkah Indonesia yang merapat ke dewan ini tidak dilakukan sendirian; ada restu dari tujuh negara Islam berpengaruh, termasuk Arab Saudi, Turkiye, dan Mesir.
Trump, dengan gaya retorika khasnya, menjanjikan "hari yang lebih cerah" dan berakhirnya "generasi kebencian." Masalahnya, rekam jejak Trump bukanlah sebuah kanvas kosong. Ia adalah aktor yang pernah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel—sebuah "belati" yang tertancap di jantung perjuangan Palestina pada masa jabatan pertamanya.
Narasi "Pahlawan Kesiangan"
Kritik pedas datang dari tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia terang-terangan mempertanyakan ketulusan Amerika Serikat. Bagaimana mungkin negara yang secara historis memasok sokongan penuh bagi aneksasi Israel kini tampil sebagai "penyelamat" yang mengajak dunia mengumpulkan uang untuk membangun kembali puing-puing Gaza?
"Jangan ada narasi pahlawan kesiangan," tegas Buya Anwar seperti dikutip di Kompas. Kekhawatiran besarnya adalah jika Gaza dibangun kembali tanpa pengakuan kedaulatan penuh, apakah wilayah itu akan menjadi negara merdeka, atau sekadar proyek infrastruktur yang dikendalikan dari jarak jauh? Tanpa solusi dua negara (two-state solution), BOP berisiko hanya menjadi kosmetik ekonomi tanpa esensi politik.
Indonesia: Penyeimbang atau Sekadar Pelengkap?
Guru Besar UI, Yon Machmudi, memberikan catatan krusial: Indonesia harus berani menjaga jarak. Kehadiran Indonesia dan tujuh negara Arab di BOP seharusnya menjadi penekan agar agenda dewan ini tidak melulu condong ke kepentingan Israel.
Peringatan Yon sangat tajam: Indonesia jangan sampai disetir oleh ambisi sepihak Trump yang gemar menabrak pakem multilateralisme. Apalagi jika keterlibatan ini menuntut biaya fantastis—kabarnya hingga US$1 miliar—untuk posisi permanen. Efektivitas penyelesaian konflik jauh lebih penting daripada status keanggotaan elit.
Akar Rumput yang Terlupakan
Satu suara peringatan juga datang dari Jusuf Kalla. JK mengingatkan bahwa perdamaian tak bisa bersifat elitis. "Kalau ingin memperbaiki kampung orang, orang kampung itu harus terlibat," ujarnya. BOP terancam gagal jika hanya menjadi obrolan para petinggi negara di hotel mewah Davos tanpa melibatkan suara warga Gaza yang hidup di bawah reruntuhan.
Indonesia berada di persimpangan jalan. Bergabung dengan Board of Peace bisa jadi manuver cerdas untuk berada di "meja keputusan," namun risikonya tidak main-main. Pemerintah harus memastikan bahwa keterlibatan ini adalah upaya tulus memerdekakan Palestina, bukan sekadar menjadi pemanis di panggung politik Donald Trump yang penuh kejutan dan kepentingan. Indonesia harus tegas: Perdamaian tanpa kemerdekaan Palestina yang berdaulat adalah omong kosong. (fg12)