Jurnalkitaplus - Narasi mengenai anggaran pendidikan sering kali menjadi isu sensitif, terutama ketika program raksasa baru muncul di tengah keterbatasan fiskal. Baru-baru ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas untuk meredam kekhawatiran publik: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memangkas anggaran pendidikan, apalagi menelantarkan guru dan infrastruktur sekolah.
Teddy meluruskan pemahaman yang menyebut MBG "memakan" jatah pendidikan. Menurutnya, MBG justru merupakan bagian dari fondasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Logikanya sederhana namun mendasar: pendidikan yang berkualitas sulit tercapai jika siswanya lapar atau kurang gizi. Pemerintah menekankan bahwa MBG adalah komplementer, bukan substitusi dari program-program strategis yang sudah ada.
Angka Rp 769,1 triliun—atau 20 persen dari APBN—memang jumlah yang sangat besar. Bahwa sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional adalah sebuah fakta yang didasari payung hukum Perpres dan kesepakatan dengan DPR. Namun, poin krusial yang ditegaskan Seskab adalah keberlanjutan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan tetap berjalan. Bahkan, pemerintah mengeklaim adanya penambahan inisiatif baru seperti "Sekolah Rakyat" dan kenaikan insentif guru honorer yang selama dua dekade jalan di tempat.
Namun, editorial ini memandang bahwa tantangan sebenarnya bukan hanya pada "janji tidak memotong," melainkan pada efektivitas eksekusi di lapangan. Ketika anggaran pendidikan yang besar kini memiliki "tuan" baru bernama MBG, pengawasan harus diperketat. Publik perlu memastikan bahwa pemenuhan gizi anak-anak tidak berujung pada melambatnya renovasi ruang kelas yang rusak atau tersendatnya pemutakhiran kurikulum.
Pernyataan Seskab Teddy adalah sebuah komitmen politik yang tinggi. Pemerintah telah memasang badan untuk menjamin bahwa perut anak sekolah akan kenyang tanpa harus mengorbankan kualitas otak mereka. Sekarang, tugas masyarakat dan lembaga pengawas adalah menagih bukti dari narasi tersebut: agar sekolah tidak terbengkalai, agar guru makin sejahtera, dan agar setiap rupiah dari 20 persen anggaran pendidikan benar-benar kembali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa—baik lewat buku maupun lewat menu bergizi di atas meja makan siswa. (FG12)