Jurnalkitaplus - Jawa Barat tengah berada dalam situasi yang kontradiktif. Di satu sisi, angka makroekonomi menunjukkan performa yang mengesankan. Pada tahun 2025, ekonomi Tatar Pasundan tercatat tumbuh sebesar 5,32 persen secara kumulatif, melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 4,95 persen. Namun, di balik kegemerlapan angka tersebut, tersimpan sebuah paradoks pahit: laju penurunan kemiskinan justru melambat..
Data berbicara lebih jujur daripada retorika. Pada tahun 2024, ketika pertumbuhan ekonomi lebih rendah, Jawa Barat mampu mengentaskan sekitar 180 ribu warga dari jerat kemiskinan dalam periode Maret-September. Namun, pada 2025, meski mesin ekonomi berputar lebih kencang, jumlah penduduk miskin yang berhasil dikurangi hanya mencapai 100 ribu orang.
Fenomena ini adalah alarm keras bagi para pengambil kebijakan di Gedung Sate. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kehilangan maknanya jika ia hanya berputar di lapisan atas atau sektor-sektor padat modal yang minim serapan tenaga kerja lokal. Pertumbuhan tersebut gagal menjadi "lift" yang mengangkat mereka yang berada di dasar piramida ekonomi.
Indikator lain yang mengkhawatirkan adalah melambatnya penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Ini menandakan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka. Jarak antara pengeluaran warga miskin dengan garis kemiskinan tidak membaik secara signifikan, menunjukkan bahwa bantuan atau dampak ekonomi tidak terserap dengan efektif oleh mereka yang paling membutuhkan.
Apa yang salah? Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, memberikan sinyal penting mengenai perlunya evaluasi prioritas anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mulai meninjau ulang keseimbangan antara belanja infrastruktur fisik yang mercusuar dengan penguatan bantalan sosial serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersifat padat karya.
Pemerintah tidak boleh terlena dengan pujian atas angka pertumbuhan yang tinggi. Angka 5,32 persen itu hanyalah statistik dingin jika tidak dikonversi menjadi piring nasi yang lebih penuh di meja makan rakyat kecil.
Jawa Barat butuh ekonomi yang inklusif—ekonomi yang tumbuh bukan hanya karena aktivitas korporasi besar atau proyek-proyek beton, melainkan ekonomi yang mampu menyentuh pasar-pasar tradisional, petani di pedesaan, dan pelaku UMKM di gang-gang sempit kota.
Sudah saatnya kebijakan ekonomi Jawa Barat berpindah fokus: dari sekadar mengejar kuantitas pertumbuhan, menjadi memastikan kualitas pemerataan. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah sebuah angka tanpa jiwa, sementara kemiskinan tetap menjadi kerikil dalam sepatu pembangunan Jawa Barat yang kian mengganggu. (FG12)