JURNALKITAPLUS – Di tengah gema swasembada dan penguatan ekonomi domestik yang kerap disuarakan pemerintah, sebuah rencana besar justru memicu tanda tanya besar. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India memantik reaksi keras dari Senayan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas meminta rencana tersebut dibatalkan.
Persoalannya bukan sekadar soal efisiensi harga, melainkan soal keberpihakan pada industri nasional. Angka 105.000 unit bukanlah jumlah yang kecil; angka ini hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam setahun. Jika anggaran negara (APBN) digunakan untuk memborong produk luar negeri, lantas di mana letak dukungan terhadap produsen dalam negeri yang selama ini berjuang meningkatkan kapasitas produksinya?
Kontradiksi Kebijakan
DPR menilai rencana ini bertentangan dengan arsitektur ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan. Program strategis seperti "Makan Bergizi Gratis" seharusnya menjadi motor penggerak industri hulu hingga hilir di dalam negeri, termasuk rantai pasok logistiknya.
Membeli kendaraan dari luar negeri hanya akan mengirim devisa ke negara lain, sementara sektor manufaktur domestik—yang diharapkan mampu menyerap jutaan pengangguran terdidik—justru kehilangan potensi pasar yang luar biasa besar.
Dampak Ekonomi yang Nyata
Kajian dari lembaga riset Celios memberikan gambaran suram jika impor ini tetap dipaksakan. Potensi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi mencapai Rp 39,29 triliun, dengan pendapatan masyarakat yang tergerus hingga Rp 39 triliun. Angka-angka ini adalah peringatan nyata bahwa keputusan impor tanpa strategi "gandeng tangan" dengan industri lokal akan berdampak domino pada kesejahteraan tenaga kerja dan pendapatan pajak negara.
Lebih dari Sekadar Harga Murah
Argumen harga murah seringkali menjadi tameng pembenaran impor. Namun, efisiensi sejati tidak hanya diukur dari label harga di awal. Layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan ekosistem bengkel adalah variabel jangka panjang yang krusial. Membangun kemandirian memang tidak selalu murah di awal, tetapi jauh lebih "berharga" dalam membangun kedaulatan ekonomi.
Sudah saatnya BUMN dan instansi pemerintah menjadi katalisator bagi kebangkitan industri otomotif nasional. Jika bukan pemerintah yang mempercayai produk dalam negeri, lantas siapa lagi? Pembatalan rencana impor ini bukan sekadar tuntutan politik, melainkan ujian konsistensi bagi pemerintah dalam mewujudkan visi kemandirian ekonomi yang selama ini dijanjikan. (FG12)