Jurnalkitaplus – Dunia perpolitikan Jawa Tengah mendadak riuh setelah serangkaian pernyataan kontroversial keluar dari mulut Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Di tengah masa jabatan periode keduanya, pengakuan Fadia yang menyebut dirinya "tidak paham" mengenai tata kelola pemerintahan memicu gelombang kritik, mulai dari petinggi partai hingga jajaran kementerian.
Isu ini bermula ketika Fadia secara terbuka melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai ketidakpahamannya dalam mengelola roda pemerintahan meski sudah menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan selama dua periode. Pernyataan ini bak "bola panas" yang menggelinding liar di ruang publik.
Sentilan Keras dari Kemendagri
Respons paling menukik datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Dalam keterangannya, Wamendagri secara gamblang menyentil sikap Fadia. Menurutnya, tidak ada alasan bagi seorang kepala daerah, apalagi yang sudah menjabat dua periode, untuk mengaku tidak paham birokrasi."Belajarlah," tegas Wamendagri. Sentilan ini bukan sekadar teguran lisan, melainkan pengingat bahwa kepemimpinan daerah bukanlah tempat untuk sekadar "coba-coba". Masyarakat Pekalongan telah memberikan mandat melalui suara di TPS, dan mandat tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab profesional yang besar.
Golkar Pasang Badan, Namun Heran
Partai Golkar, sebagai kendaraan politik yang mengusung Fadia, turut bereaksi. Pihak internal partai menyatakan keheranannya lantaran Golkar mengeklaim telah memberikan pembekalan yang sangat matang bagi setiap kadernya yang maju dalam Pilkada.Golkar menegaskan bahwa setiap calon kepala daerah telah melalui proses "gemblengan" dan diberikan bekal manajerial serta pemahaman pemerintahan yang kuat. Jika kemudian sang bupati mengaku tidak paham, maka muncul pertanyaan besar: apakah pembekalan partai yang tidak terserap, ataukah ada masalah pada kemauan belajar sang kepala daerah?
Ironi Mandat Rakyat
Fenomena ini memunculkan ironi yang pahit. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang telah melewati satu periode penuh dan kini berada di periode kedua masih merasa asing dengan sistem yang ia pimpin sendiri?Secara etika politik, pengakuan ini bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Rakyat memilih pemimpin dengan harapan mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk memajukan daerah, bukan untuk mendengar keluhan ketidakmampuan dari kursi kekuasaan.
Kasus Bupati Fadia Arafiq menjadi pelajaran penting bagi sistem rekrutmen politik di Indonesia. Popularitas dan elektabilitas mungkin bisa memenangkan pemilu, namun tanpa kapasitas dan pemahaman tata kelola yang mumpuni, yang dikorbankan adalah hajat hidup masyarakat banyak. Kini, publik menunggu langkah nyata Fadia: apakah ia benar-benar akan "belajar" sebagaimana saran Wamendagri, atau tetap berlindung di balik narasi "tidak paham" hingga masa jabatannya usai? | FG12