Jurnalkitaplus - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda sosial paling ambisius dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar kebijakan bantuan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi simbol komitmen negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun, di balik idealisme tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara ambisi sosial dan realitas fiskal?
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan apa pun keputusan Presiden menunjukkan bahwa arah kebijakan MBG sepenuhnya berada di tangan kepala negara. Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini bersifat top-down, mengikuti keputusan politik dan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Dalam rencana awalnya, program MBG untuk tahun 2026 diproyeksikan menelan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah bahkan menyiapkan dana hingga Rp335 triliun per tahun, atau sekitar Rp1,2 triliun per hari, untuk menjangkau penerima manfaat di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Namun dinamika ekonomi global membuat perhitungan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan melakukan efisiensi apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat, terutama jika harga minyak dunia melonjak. Pemerintah bahkan telah menyiapkan simulasi apabila harga minyak menyentuh kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menyentuh inti program, yakni penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Evaluasi lebih mungkin dilakukan pada komponen pendukung seperti pengadaan fasilitas tambahan atau perlengkapan yang tidak berhubungan langsung dengan distribusi makanan.
Di titik inilah tantangan kebijakan publik muncul. Program besar seperti MBG memang memiliki dampak sosial yang luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan. Namun, keberlanjutan program juga sangat bergantung pada stabilitas fiskal negara. Tanpa pengelolaan anggaran yang disiplin, program sosial yang ambisius berisiko menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Karena itu, efisiensi bukanlah tanda mundurnya komitmen pemerintah terhadap program gizi nasional. Sebaliknya, efisiensi justru dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan pada aspek yang paling berdampak bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga oleh ketepatan pengelolaan, transparansi, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan kesehatan fiskal negara. Sebab dalam kebijakan publik, idealisme yang baik tetap membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat agar dapat berjalan secara berkelanjutan. | FG12