Jurnalkitaplus - Dugaan mark up harga bahan baku melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh mitra SPPG di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar isu teknis, melainkan sinyal merah korupsi sistemik yang mengancam 82,9 juta penerima manfaat.
Pengakuan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang soal praktik ini di Solo Raya menunjukkan pengawasan lapangan masih lemah, meski program ini sudah berjalan lebih dari setahun dengan anggaran APBN raksasa. KPK yang kini memetakan celah melalui Stranas PK patut bertindak lebih tegas—bukan hanya kajian, tapi sanksi cepat untuk cegah kerugian negara.
Modus penggelembungan harga disertai kualitas buruk bukan fenomena baru; KPK sudah ingatkan sejak Maret 2025. Namun, instruksi suspensi dari BGN terasa reaktif, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu audit proaktif. Pemerintah harus perkuat transparansi pengadaan, libatkan masyarakat sipil dalam pengawasan, dan terapkan teknologi tracking untuk hindari kolusi mitra-kepala SPPG. Tanpa itu, MBG berisiko jadi lahan empuk korupsi, bukan solusi gizi nasional.
Disinilah kredibilitas KPK diuji di era program prioritas. Dengan fokus pencegahan, lembaga antirasuah harus ubah pemetaan menjadi aksi nyata: sidak mendadak, tuntutan hukum, dan reformasi regulasi. Publik menanti, jangan sampai anak-anak kita jadi korban kelalaian elite pengelola dana publik. (FG12)