Jurnalkitaplus - Pemerintah tampaknya sedang mencoba "jurus lama" untuk menghadapi badai baru. Rencana penetapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari sepekan guna menekan konsumsi BBM akibat gejolak perang global memicu tanda tanya besar: Apakah ini sebuah terobosan visioner, atau sekadar pengalihan isu atas ketidakmampuan negara mengendalikan harga energi?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjanjikan aturan ini ketok palu bulan ini. Dalihnya mulia—penghematan energi di tengah krisis. Namun, jika kita membedah lebih dalam, kebijakan ini terasa seperti resep darurat yang dipaksakan masuk ke dalam sistem kerja yang baru saja kembali normal pasca-pandemi.
Antara Efisiensi dan Penurunan Layanan
Pemerintah mengklaim sektor pelayanan publik akan dikecualikan. Namun, garis batas antara "administratif" dan "pelayanan" seringkali abu-abu di lapangan. Jangan sampai demi menghemat beberapa liter bensin per minggu, masyarakat justru harus menelan pil pahit berupa birokrasi yang melambat atau koordinasi antarlembaga yang kembali tersendat.
Satu hari WFH mungkin terlihat kecil, namun bagi sektor swasta, ini adalah intervensi terhadap otonomi perusahaan. Jika produktivitas menurun hanya untuk mengejar angka statistik penghematan BBM, bukankah ini sama saja dengan "memotong hidung untuk mempercantik wajah"?
Beban yang Bergeser, Bukan Hilang
Hal yang luput dari narasi pemerintah adalah pergeseran beban biaya. WFH memang mengurangi penggunaan BBM kendaraan dinas atau pribadi, namun beban biaya listrik, internet, dan operasional rumah tangga akan membengkak bagi para pekerja. Pemerintah seolah-olah sedang memindahkan beban inflasi energi dari tangki bensin kendaraan ke meteran listrik rumah rakyat.
Alih-alih hanya fokus pada pembatasan mobilitas, publik seharusnya menuntut kebijakan yang lebih fundamental:
Mengapa transisi ke energi terbarukan masih jalan di tempat?
Sejauh mana efektivitas transportasi publik dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi?
Kebijakan WFH satu hari sepekan adalah kebijakan yang "aman" secara politis karena tidak sepopuler menaikkan harga BBM. Namun, ia bukanlah obat penawar untuk ketergantungan kronis kita pada fosil. Tanpa perbaikan sistem transportasi massal yang radikal dan kebijakan energi yang berani, WFH satu hari hanyalah sebuah plester kecil di atas luka menganga krisis energi nasional. | FG12