Jurnalkitaplus - Pemerintah kembali berdiri di persimpangan jalan yang klasik namun melelahkan: menjaga kesehatan APBN atau melindungi daya beli rakyat. Melalui wacana penyesuaian harga BBM non-subsidi (Pertamax Series dan Dex Series), narasi yang dilemparkan ke publik selalu sama, yakni keseimbangan fiskal. Namun, di balik angka-angka makro tersebut, ada realitas ekonomi akar rumput yang kian terhimpit.
Beban Fiskal vs. Beban Rakyat
Kebijakan menaikkan harga BBM non-subsidi seringkali dianggap sebagai langkah "aman" karena menyasar kelas menengah ke atas. Namun, logika ini dangkal. Dalam ekosistem ekonomi kita, kenaikan harga energi—sekecil apa pun—memiliki efek domino (multiplier effect) yang tidak bisa diremehkan.
- Inflasi Tersembunyi: Kenaikan harga BBM non-subsidi akan mendorong biaya operasional logistik dan jasa. Akhirnya, beban ini akan dibebankan kepada konsumen akhir melalui kenaikan harga barang pokok.
- Migrasi ke Subsidi: Ada risiko besar terjadinya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi (Pertalite). Jika disparitas harga terlalu lebar, kuota subsidi justru akan jebol lebih cepat, yang pada akhirnya justru memperberat beban fiskal yang ingin diselamatkan.
Dilema yang Terulang
Pemerintah seolah terjebak dalam pola reaktif. Saat harga minyak mentah dunia bergejolak dan nilai tukar Rupiah melemah, instrumen yang paling cepat disentuh adalah harga BBM. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pengumuman harga naik-turun, melainkan kepastian distribusi dan efisiensi tata kelola energi.
"Menjaga fiskal memang kewajiban negara, namun menjadikan daya beli masyarakat sebagai tumbal tanpa adanya bantalan kebijakan yang kuat adalah kegagalan dalam mitigasi risiko ekonomi."
Butuh Lebih dari Sekadar Penyesuaian Harga
Jika tujuannya adalah keseimbangan, maka pemerintah harus berani melakukan langkah yang lebih fundamental:
- Transformasi Energi: Mempercepat transisi ke energi terbarukan agar ketergantungan pada fluktuasi minyak dunia berkurang.
- Audit Distribusi: Pastikan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran agar kebocoran anggaran tidak terus menjadi alasan untuk menaikkan harga.
- Transparansi Struktur Harga: Publik berhak tahu secara detail komponen pembentuk harga BBM agar tidak muncul kesan bahwa rakyat hanya menjadi "sapi perah" korporasi energi negara saat harga global fluktuatif.
Keseimbangan fiskal tidak boleh hanya rapi di atas kertas APBN, sementara di lapangan, dapur masyarakat mulai berhenti mengepul. Sudah saatnya pemerintah berhenti menggunakan cara-cara instan dan mulai membangun ketahanan energi yang berkeadilan. | FG12