JURNALKITAPLUS – Sektor pendidikan Indonesia saat ini sedang menghadapi tamparan keras. Di saat ruang-ruang kelas bergema dengan ajaran moral tentang integritas, di balik meja administrasi, "tikus-tikus" anggaran justru asyik menggerogoti hak para siswa. Fenomena penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan krisis keteladanan yang akut
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dengan jujur mengakui bahwa prinsip good governance dan clean government masih jauh dari panggang api di lingkungan pendidikan kita
Laporan mengenai dana BOS yang menguap tidak pada peruntukannya serta KIP yang sasaran distribusinya meleset, menjadi bukti bahwa sistem pengawasan kita masih memiliki celah lebar yang menganga
Kasus yang menimpa SMKN 3 Purworejo dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar, serta penahanan mantan Kepala SMAN 6 Merangin terkait korupsi Rp 706 juta, adalah alarm nyaring yang tidak boleh diabaikan
Ini adalah ironi yang menyakitkan: institusi yang seharusnya menjadi pabrik karakter bangsa, justru terseret dalam pusaran praktik kotor yang menghancurkan masa depan
Abdul Mu'ti benar ketika menyoroti apa yang ia sebut sebagai immediate environment atau lingkungan terdekat siswa. Bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi muda yang jujur jika mereka tumbuh di lingkungan yang memaklumi manipulasi anggaran? Mengajarkan kejujuran di kelas akan menjadi usaha yang sia-sia—bahkan kontraproduktif—jika sekolah itu sendiri tidak mampu menjadi model budaya bersih
.
Namun, harapan itu belum sepenuhnya padam. Langkah Kemendikdasmen meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi serta mempopulerkan tagline "Jujur Gembira" dalam tes akademik adalah upaya preventif yang patut diapresiasi. Strategi ini mencoba menyentuh akar masalah: menjadikan kejujuran sebagai sebuah budaya dan peradaban, bukan sekadar hafalan untuk ujian
Tetapi, buku panduan dan jargon saja tidak akan cukup. Integritas pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Sekolah harus berani membuka diri untuk diawasi, keluarga harus menjadi benteng moral pertama, dan masyarakat tidak boleh lelah menuntut transparansi.
Kita tidak boleh membiarkan dana pendidikan terus menjadi bancakan. Sudah saatnya sekolah kembali ke khitahnya sebagai oase kejujuran. Jika dari lingkungan sekolah saja kita gagal menanamkan nilai-nilai bersih, maka mimpi Indonesia Emas hanyalah akan menjadi slogan tanpa isi. Mari kita kawal agar kejujuran tidak hanya berhenti di lisan, tapi mendarah daging dalam tata kelola pendidikan kita | FG12
.