Jurnalkitaplus - Dalam isu kekerasan terhadap perempuan, komunikasi publik bukan sekadar memilih istilah hukum yang tepat. Ia juga menyangkut kemampuan negara dan lembaganya menghadirkan empati kepada korban. Karena itu, kritik terhadap pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut kasus penyekapan YTR tidak memenuhi kategori tertentu seperti "penyiksaan" atau "penyanderaan" patut menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar dipandang sebagai kesalahpahaman publik.
Secara akademis, penjelasan Komnas Perempuan mungkin memiliki dasar. Definisi dalam konvensi internasional memang memiliki unsur-unsur hukum yang ketat. Namun, persoalan muncul ketika bahasa teknis tersebut disampaikan di ruang publik tanpa diimbangi penegasan bahwa penderitaan korban tetap merupakan bentuk kekerasan berat yang harus dikutuk. Akibatnya, masyarakat menangkap kesan bahwa lembaga yang seharusnya menjadi pembela korban justru sibuk mengoreksi istilah daripada menunjukkan keberpihakan kepada korban.
Inilah tantangan komunikasi lembaga negara di era digital. Publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga merasakan bagaimana pesan itu disampaikan. Dalam kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat, pilihan diksi menjadi sangat menentukan. Sebuah penjelasan hukum yang benar sekalipun dapat memicu kemarahan apabila terdengar dingin, birokratis, dan minim empati.
Komnas Perempuan selama ini memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Justru karena reputasi itulah ekspektasi publik begitu tinggi. Ketika komunikasi dinilai tidak berpihak kepada korban, kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat terkikis hanya dalam hitungan hari. Kritik yang bermunculan menunjukkan bahwa publik menginginkan lembaga tersebut tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga peka terhadap rasa keadilan.
Kasus YTR semestinya menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi publik harus menggabungkan dua hal sekaligus: ketepatan hukum dan empati kemanusiaan. Menjelaskan klasifikasi hukum memang penting, tetapi memastikan korban merasa didengar dan masyarakat melihat keberpihakan terhadap keadilan jauh lebih penting. Sebab, pada akhirnya, tujuan komunikasi lembaga publik bukan hanya menjelaskan aturan, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang berdiri di sisi korban.
Kronologi Kasus YTR: Diduga Disekap dan Dianiaya Selama Tiga Tahun hingga Memicu Polemik Nasional
Kasus yang menimpa perempuan berinisial YTR (29) menjadi perhatian publik setelah terungkap dugaan penyekapan dan penganiayaan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang masyarakat, tetapi juga memicu perdebatan setelah muncul pernyataan dari Komnas Perempuan terkait klasifikasi kasus tersebut.
Menurut informasi yang terungkap, YTR diduga disekap oleh kekasihnya, Taufik Hidayat (TH), di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selama kurang lebih tiga tahun, korban diduga mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang menyebabkan kondisi kesehatannya terus memburuk.
Kasus ini mulai terkuak setelah keluarga memperoleh informasi mengenai keberadaan korban di rumah sakit. Saat ditemukan, kondisi YTR sangat memprihatinkan. Ia mengalami luka serius, gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, serta tidak mampu berjalan secara normal. Temuan tersebut langsung memicu perhatian aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang sempat melarikan diri. Tidak lama berselang, Taufik Hidayat berhasil ditangkap di wilayah Kabupaten Bandung. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka dan terus mendalami berbagai fakta dalam kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindak kekerasan lain yang belum terungkap.
Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul polemik setelah Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kasus YTR belum dapat dikategorikan sebagai "penyiksaan" berdasarkan definisi dalam Konvensi Anti-Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penjelasan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai fokus pada aspek terminologi hukum justru mengaburkan penderitaan yang dialami korban.
Menanggapi reaksi publik, Komnas Perempuan kemudian menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian pesannya yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman. Lembaga tersebut menegaskan tetap berpihak kepada korban serta mengutuk segala bentuk kekerasan yang dialami YTR. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik sekaligus pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan penyekapan. | FG12