JURNALKITAPLUS - Selama ini publik mengenal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek penyelamat generasi emas. Setiap hari yang terdengar adalah kata "gizi", "masa depan", dan "anak bangsa". Namun, begitu tirai sedikit dibuka di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (16/7/2026), yang muncul bukan sekadar menu nasi, telur, dan ayam. Yang terlihat justru jejak uang ratusan triliun serta pertanyaan membuat suasana mendadak sunyi.
Seorang peneliti CELIOS, Wahyudi Askar, datang membawa data. Kalimat pembukanya sederhana, tetapi efeknya seperti petir di siang bolong. "The main problem is who is running this program?" Persoalannya, menurut dia, bukan lagi apakah makanan bergizi itu penting. Yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan mesin uang bernama MBG.
Askar mengungkap lima yayasan besar memiliki afiliasi dengan institusi seperti Polri, Muhammadiyah, hingga TNI menguasai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak. Fakta itu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Ironisnya, publik lebih sibuk menghitung isi kotak makan, sementara siapa yang menikmati putaran anggaran justru nyaris tak pernah dibahas.
Padahal skalanya luar biasa. Target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Anggaran program pernah dipatok hingga Rp335 triliun. Namun, menurut paparan di DPR, penerima manfaat di lapangan hanya memperoleh makanan senilai sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per porsi, padahal anggaran mencapai Rp15.000. Sisanya disebut untuk biaya operasional dan komponen lain. Di titik inilah muncul tuntutan agar seluruh alur penggunaan anggaran dibuka secara transparan.
Yang lebih menggelitik, dugaan pengelola dapur bisa balik modal hanya dalam waktu sekitar enam bulan. Bahkan muncul contoh harga telur diduga dicatat jauh di atas harga pasar. Jika praktik seperti itu benar terjadi, yang paling kenyang bukan anak sekolah, melainkan laporan keuangan.
Belum selesai. CELIOS juga memaparkan, setiap tambahan 10 unit SPPG berkorelasi dengan kenaikan harga pangan sekitar 0,08 persen. Untuk komoditas utama seperti beras, telur, ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang, dan cabai, kenaikannya berada di kisaran 0,12–0,13 persen. Angkanya memang terlihat kecil, tetapi inflasi bekerja seperti rayap, pelan, senyap, lalu tiba-tiba isi dompet ambruk.
Askar juga mengingatkan, hanya Mahkamah Konstitusi, DPR RI, dan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki ruang untuk mengevaluasi program secara menyeluruh. Menurutnya, jika persoalan mendasar tidak dibenahi, perdebatan sama akan terus berulang hingga 2029.
Koalisi MBG Watch mengaku sejak sebelum program dimulai pada Januari 2025 sudah mengusulkan agar pengelolaan lebih banyak melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan posyandu. Model berbasis komunitas dianggap lebih transparan dan meminimalkan rente. Namun usulan itu disebut tidak diakomodasi. Bahkan, surat mereka kirimkan beberapa kali diklaim belum mendapat respons.
Lalu muncul simulasi membuat publik kembali mengernyit. Menurut perhitungan CELIOS, apabila anggaran MBG disalurkan langsung kepada keluarga miskin, nilainya bisa mencapai sekitar Rp5,2 juta per keluarga setiap bulan. Ini memang hanya simulasi kebijakan, bukan kesimpulan akhir, tetapi cukup memancing pertanyaan tentang efektivitas penggunaan uang negara.
Apakah semua temuan itu berarti MBG gagal? Belum tentu. Apakah semua dugaan sudah terbukti? Juga belum. Namun, justru karena anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah, program ini tidak boleh hanya meminta tepuk tangan. Ia wajib membuka ruang kritik, audit, dan transparansi.
Sebab mungkin fakta paling mengejutkan bukanlah besarnya anggaran atau mahalnya harga telur. Melainkan kenyataan, siapa paling diuntungkan dari program ini? Ini baru terdengar keras setelah seorang pemuda datang ke DPR membawa setumpuk data. | AR11