"Khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut," tulis Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR pada Senin (21/4).
Sosok penemu QR Code
Melansir okezone finance (10/5), sistem pembayaran berbasis kode atau Quick Respon Code (QR code) pertama kali ditemukan oleh Mashiro Hara, seorang insinyur asal Jepang yang lahir pada 8 Agustus 1957.
Setelah lulus dari Universitas Hosei departemen teknik listrik dan elektronik pada tahun 1980, Hara bekerja di perusahaan Denso Wave. Denso Wave merupakan anak perusahaan Toyota yang bergerak dibidang otomotif.
Awalnya Hara terlibat dalam pengembangan pemindai kode batang dan perangkat pengenalan karakter optik (OCR) di Denso. Ia diminta untuk mengembangkan pemindai kode batang yang dapat membaca kode batang secara lebih cepat.
Selama setahun setengah Hara dan tim mengembangkan proyek ini. Hasilnya, sistem QR Code yang ia kembangkan mampu membaca kode lain sepuluh kali lebih cepat.
Pada tahun 2000, QR Code mendapatkan sertifikasi ISO di Jepang yang mendorong pengembangan lebih lanjut. Kendati awalnya dirancang untuk visi industri, QR Code kini telah diadopsi secara meluas dalam kehidupan sehari-hari.
Tokoh yang mencetuskan QRIS
Menukil metrotvnews.com (10/5) QRIS merupakan standar nasional untuk pembayaran digital berbasis kode QR (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
BI dalam sosialisai QRIS (bri.co.id)
Transaksi model ini diluncurkan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-74 yakni 17 Agustus 2019 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Sosok penting yang berperan dalam peluncuran sistem QRIS di Indonesia ialah Perry Warjiyo, seorang Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Selama masa jabatannya, Perry menjadikan pembayaran non-tunai via QRIS, dan pada tahun 2022 QRIS dapat memperluas jangkauannya ke berbagai negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan di kawasan Asia Tenggara. (Jkp)